Recent Posts

Contributors

Pemerintahan Desa Berperan Besar Dalam Penurunan Angka Kemiskinan Di Polman.

Selasa, 30 Oktober 2018


 www.desakunews.id - Polman,Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten di Polewali Mandar provinsi Sulawesi barat,  sejak kepemimpinan Bupati Polewali Mandar pada periode pertamanya (2014-2019) tiga tahun terakhir ini tampaknya belum menggembirakan. Betapa tidak, dari hasil  rapat monitoring dan evaluasi (monev) triwulanan III tahun 2018,yang digelar hari Senin (29/10-2018) lalu di ruang pola kantor Bupati Polman lantai II,dipimpin langsung Bupati Polman,H.Andi Ibrahim Masdar,didampingi Wakil Bupati,HM.Natsir Rahmat dan plt sekda,Andi Parial Patayangi.  dan dipandu kepala Balitbanren Polman,H.Darwin Badaruddin.

 Dalam laporannya, H.Darwin Badaruddin menjelaskan, meski penurunan angka kemiskinan di Polman belum signifikan tetapi tiga tahun terakhir ini mengalami penurunan.
 Menurutnya, tahun 2015, angka kemiskinan mencapai 77.900 jiwa atau 18,22 persen dan tahun 2016, mengalami penurunan hingga 73.045 atau 17,06 persen, tahun 2017 juga mengalami penurunan sebesar 16,05 persen dari total 69.250 jiwa.

 Sementara program kegiatan perlindungan dan jaminan sosial, jumlah penerima terus meningkat.Misalnya Program Keluarga Harapan (PKH) hingga tahun 2018 mencapai 29.806 KK.Selain itu, penerima Kelompok usaha bersama ((KUBE) setiap tahunnya juga mengalami penurunan di tahun 2018 ini,yakni sisa 11 KUBE dan penerima Renstra sebanyak 36.079 rumah tangga miskin (RTM).

 Menyikapi fenomena itu, Bupati Polman, Andi Ibrahim Masdar mengintruksikan kepada pimpinan OPD tehnis yang terkait dengan penanganan kemiskinan, diantaranya dinas Sosial, dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD), dan Balitbanren dengan melibatkan pemerintahan kecamatan, desa maupun kelurahan bersama jajarannya sehingga kita ketahui kondisi riil terkini terkait masalah kemiskinan ditingkat bawah.
 Dalam kesempatan itu, Bupati juga minta kepada OPD untuk tahun 2019, agar mensingkronkan data kemiskinan versi setiap OPD, yang selama ini dipertahankan. Sehingga dalam menangani kemiskinan datanya harus valid dan tuntas,kata Ibrahim Masdar.(sdr/Rsy)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar